BLORA, BLORABARU.COM – Wakil Ketua DPRD Blora Siswanto mendorong masuknya investasi ke wilayah Kabupaten Blora, khususnya di Kecamatan Sambong yang memiliki potensi lahan Perhutani, guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran.
“Masuknya investor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Blora,” ujarnya di Blora, Kamis.
Siswanto yang juga sebagai Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mengatakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga diminta ikut memperjuangkan berbagai potensi daerah agar dapat dikembangkan secara optimal.
Selain itu, pihaknya menekankan pentingnya peningkatan kualitas kegiatan DPRD, baik kunjungan kerja maupun rapat, dengan mengedepankan tema-tema yang relevan dan mutakhir.
“Beberapa isu strategis yang dinilai perlu menjadi fokus, antara lain legalitas sumur rakyat, pengelolaan sumur tua dan sumur idle, peningkatan pendapatan asli daerah, serta pengembangan wilayah kuasa pertambangan seperti WKP Blok Cepu,” ujarnya.
Menurut dia, tema lain seperti ketahanan pangan dan energi juga perlu diangkat dalam setiap kegiatan agar lebih berdampak bagi masyarakat.
Ia menegaskan, setiap kegiatan DPRD tidak hanya memuat jadwal, tetapi harus dilengkapi dengan tema, tujuan, serta hasil yang jelas.
Untuk itu, Sekretariat DPRD diminta menyusun kerangka kegiatan yang lebih komprehensif.
“Setiap kegiatan harus berbasis kebutuhan masyarakat dan memiliki output serta outcome yang jelas,” katanya.
Siswanto juga menilai hasil kegiatan perlu dipublikasikan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar tidak berjalan parsial.
Ia menambahkan, masukan dari berbagai pihak, termasuk MPKN, menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja DPRD yang bermuara pada kepentingan masyarakat.
“Mulai dari input, output hingga outcome harus jelas, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai contoh, dalam pengawasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), pihaknya akan mendorong peningkatan capaian agar setara dengan daerah lain yang telah mencapai 100 persen.
“Dengan demikian, seluruh kegiatan DPRD dan pemerintah daerah diharapkan lebih terintegrasi, terarah, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
