BLORA, BLORABARU.COM – Kabupaten Blora masih menghadapi persoalan serius dalam penyediaan penerangan jalan umum (PJU).
Dari kebutuhan ideal berdasarkan panjang ruas jalan kabupaten, Blora diperkirakan masih kekurangan sekitar 10 ribu titik lampu jalan.
“Terkait penerangan jalan umum, sesuai dengan catatan kami PJU di Blora baru sekitar 8.477 titik,” kata Pujiriyanto, Kepala Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora ditemui diruang kerjanya, Senin, 29/6/26.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Eks Kabag Perekonomian Sekda Blora tersebut menjelaskan, jika dibandingkan dengan panjang jalan kabupaten sekitar 916 kilometer jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal.
Dengan rasio rata-rata satu lampu setiap 114 meter, kondisi itu belum memenuhi standar.
Sementara jarak ideal antar titik PJU berkisar 30 hingga 50 meter, tergantung tinggi tiang lampu yang memengaruhi jangkauan luas pencahayaan.
“Kalau kita ambil rata-rata 50 meter per titik, kita masih kurang sekitar 10.000 PJU,” ujarnya.
Selain mengejar pemerataan penerangan, lanjut Puji, PJU menjadi salah satu Porgam Bupati Blora, untuk itu pemerintah juga berupaya mengurangi beban pembayaran listrik PJU yang setiap tahun mencapai sekitar Rp. 9 miliar.
“Karena itu arah pengembangan kita ke Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) sehingga tidak terlalu membebani pembayaran listrik dan bisa lebih menghemat,” jelasnya.
Puji menyebut sebagai bagian dari inovasi pelayanan, Bidang Sarana dan Prasarana Penerangan Dinrumkimhub yang dipimpin Peny Astuti mengembangkan aplikasi pemantauan PJUTS berbasis digital.
Melalui aplikasi tersebut, kondisi lampu dapat dipantau secara real time, mulai dari status menyala, mati hingga mengalami kerusakan.
“Hari ini sudah kita coba. Sebanyak 61 titik PJUTS sudah terpantau lengkap dengan lokasi, koordinat, dan sinyalnya, termasuk di wilayah Nglangitan Kecamatan Tunjungan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi melapor kepada kami,” terang Pujiriyanto.
Apabila ditemukan kerusakan, sistem akan memudahkan proses tindak lanjut karena seluruh perangkat masih berada dalam masa garansi vendor selama lima tahun.
Meski demikian, Puji mengakui cakupan PJU di Kabupaten Blora baru mencapai sekitar 50 persen dari kebutuhan.
Keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama dalam percepatan penambahan lampu jalan.
Dalam waktu dekat, Puji memastikan akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mengusulkan penambahan alokasi pembangunan PJU.
Sementara untuk ruas jalan berstatus provinsi maupun nasional, Pemkab Blora akan mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah yang berwenang.
Di sisi lain, penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di Kabupaten Blora mencapai sekitar Rp.34 miliar per tahun, sedangkan biaya pembayaran listrik PJU sekitar Rp9 miliar.
“Pajak PJU sekitar Rp. 34 miliar, dengan pembayaran listrik PJU Rp.9 miliar sebenarnya masih ada ruang yang cukup besar,” pungkasnya.
Komentar