BLORA, BLORABARU.COM – Ancaman kekeringan mulai membayangi Kabupaten Blora.
Meski demikian, pemerintah daerah belum menetapkan status darurat karena kebutuhan air bersih masyarakat dinilai masih dapat dipenuhi secara mandiri.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blora, Widodo, mengatakan penetapan status bencana kekeringan tidak bisa dilakukan secara langsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Tahapan tersebut harus diawali dengan penetapan status siaga oleh bupati berdasarkan kajian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Sebetulnya masalah kekeringan hampir setiap tahun terjadi, kecuali pada tahun 2025. Tahun 2026 ini diperkirakan akan terjadi musim kering yang panjang. Sebentar lagi kita akan menghadapi musim kering beberapa bulan ke depan,” ujar Widodo di ruang kerjanya, Kamis,2/7/26.
Menurutnya, BPBD terus memperkuat pemantauan kondisi di lapangan melalui laporan pemerintah desa dan kelurahan yang diteruskan ke kecamatan.
Upaya tersebut telah dibahas dalam rapat koordinasi yang melibatkan kecamatan, Koramil, Polsek, serta pemangku kepentingan lainnya.
Berdasarkan data sementara BPBD, dari total 295 desa dan kelurahan di Kabupaten Blora, sebanyak 149 desa dan kelurahan telah melaporkan indikasi kekeringan.
Wilayah terdampak tersebar di hampir seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Kradenan.
Jumlah tersebut meningkat dibandingkan data pada tahun 2024 yang mencatat sekitar 139 desa mengalami kondisi serupa.
Meski demikian, ia menegaskan kondisi saat ini belum memenuhi kriteria untuk penetapan status darurat bencana.
“Sekarang ciri-cirinya sudah masuk kekeringan, tetapi belum ditetapkan darurat karena masyarakat masih bisa mencukupi kebutuhan air,” jelasnya.
BPBD, lanjut Widodo, telah menyiapkan langkah antisipasi apabila kebutuhan air bersih masyarakat meningkat.
Masyarakat yang mulai mengalami kesulitan air bersih diminta segera berkoordinasi dengan BPBD agar bantuan dapat segera disalurkan.
“Kami sudah siap dengan lima armada truk tangki berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Jika kebutuhan air semakin meningkat, kami juga akan bekerja sama dengan pihak ketiga,” katanya.
Selain mengandalkan armada BPBD, pihaknya juga membuka ruang kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk relawan dan perusahaan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), untuk membantu distribusi air bersih.
“Minimal kami bisa berkoordinasi agar distribusi bantuan air merata dan tepat sasaran. Data yang kami miliki bisa menjadi acuan sehingga bantuan sesuai kebutuhan masing-masing desa,” demikian pinta Widodo.
Komentar