BLORA, BLORABARU.COM – Dibalik kelancaran Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Blora, dua sekolah dasar negeri terancam disatukan karena tak satupun siswa baru mendaftar alias nihil. Rasio murid dan guru yang timpang menjadi sorotan Dinas Pendidikan.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten Blora, Sunaryo menegaskan pelaksanaan (SPMB) di Kabupaten Blora tahun ajaran 2025/2026 berjalan lancar.
Namun, dua sekolah dasar negeri tidak mendapatkan murid baru, yakni SDN 1 Patalan di Kecamatan Blora dan SDN 1 Sumengko di Kecamatan Randublatung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini akan menjadi bahan evaluasi ke depan, terutama bagi dua sekolah tersebut.
“Untuk tahun berikutnya akan kita lihat kembali, apakah dua sekolah ini mendapatkan murid atau tidak,” ujarnya, ditulis Selasa, 5/8/2025.
Menurut Sunaryo, SDN 1 Sumengko masih menjadi satu-satunya sekolah dasar di desa tersebut, sehingga belum akan dilakukan penataan.
Sementara untuk SDN 1 Patalan kemungkinan akan dilakukan regrouping atau penggabungan dengan sekolah terdekat.
“Regrouping merupakan bentuk penguatan sekolah agar lebih efisien. Karena jika jumlah murid sangat sedikit sementara jumlah guru banyak, maka tidak efisien,” tegasnya.
Di ruang kerjanya, ia menjelaskan bahwa rasio ideal guru dan murid di sekolah dasar minimal 1:20.
Namun di lapangan masih ditemukan sekolah dengan rasio 1:8 atau 1:10, yang dinilai kurang ideal dan membebani anggaran, karena guru tetap digaji meski jumlah siswa sedikit.
“Standar proses itu 1 : 28. Tapi 1 : 20 sudah cukup bagus menurut data Dapodik,” jelasnya.
Sunaryo juga menyoroti fenomena penurunan jumlah siswa baru di beberapa sekolah negeri yang bersaing dengan sekolah swasta.
Sekolah swasta, katanya, memiliki keleluasaan dalam pengelolaan anggaran melalui iuran, sehingga mampu menggelar lebih banyak kegiatan dan inovasi.
“Kalau sekolah negeri mau kreatif, tetap bisa menarik banyak murid, tapi tidak semua sekolah bisa. Ini juga dipengaruhi oleh persebaran penduduk yang mulai berkurang. Bisa jadi ini juga keberhasilan program keluarga berencana (KB),” terangnya.
Meski demikian, Dinas Pendidikan memastikan bahwa semua anak usia sekolah tetap harus bersekolah, baik di sekolah negeri maupun swasta.
Menutup pernyataannya, Ia juga mengapresiasi pilihan orang tua yang mendorong anak-anaknya ke sekolah dengan tambahan pelajaran agama lebih banyak.
“Kita dorong sekolah agar kreatif untuk menarik minat murid di lingkungan sekitar, meski ada konsekuensi pembiayaan yang cukup besar,” tambahnya.
“Saat ini di Blora dana BOS mungkin belum cukup untuk mendukung semua kebutuhan sekolah yang ingin meningkatkan kualitas dan jumlah kegiatannya,” tandas Sunaryo.
