BLORA, BLORABARU.COM – Dinas Perumahan, Permukiman, dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora menyebut CV Wahyu Jaya masuk kategori yang cukup memenuhi standar teknis Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), karena luas bangunannya kurang dari 1.000 meter persegi.
Namun, dinas tersebut menegaskan bahwa pengurusan Andalalin tetap menjadi kewajiban yang harus diperhatikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kepala Dinrumkimhub Kabupaten Blora, Pujiariyanto, menjelaskan, kewajiban analisis dampak lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 99.
Aturan tersebut mewajibkan analisis dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
“Cuma, setelah undang-undang ini disahkan tahun 2009 belum ada juknis dan juklaknya. Baru kemudian muncul Permenhub 17 Tahun 2021,” tegas Pujiariyanto saat audensi dengan MPKN di ruang lobi DPRD Blora. 28/10/26.
Menurut dia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 menjadi acuan dalam penerapan Andalalin di Indonesia.
Ketentuan teknis tersebut mengatur penanganan dampak lalu lintas berdasarkan jenis kegiatan dan skala bangunan.
Ia menjelaskan, untuk kegiatan perdagangan dan perbelanjaan, terdapat pembagian kategori berdasarkan luas bangunan.
Bangunan seluas 500 hingga 1.000 M2 masuk kategori rendah dan cukup memenuhi standar teknis.
Sementara bangunan seluas 1.000 hingga 3.000 M2 memerlukan rekomendasi teknis.
Adapun bangunan dengan luas lebih dari 3.000 M2 memerlukan dokumen Andalalin secara lengkap.
“Kalau kita lihat usulan, perlu kami sampaikan, Pak Ketua, bahwa CV Wahyu Jaya sudah mengajukan permohonan Andalalin tanggal 20 Oktober, Minggu kemarin,” paparnya.
Berdasarkan permohonan tersebut, Pujiariyanto menyebut luas bidang tanah CV Wahyu Jaya mencapai 1.600 M2 sedangkan luas bangunannya kurang dari 1.000 M2.
“Artinya, dia hanya standar teknis, itu yang sesuai,” katanya.
Meski demikian, Dinrumkimhub Blora menyatakan telah mengingatkan pihak terkait agar segera mengurus Andalalin sejak 2024 melalui kepala bidang yang menangani urusan tersebut.
Dinas kembali menindaklanjuti persoalan itu setelah menerima informasi mengenai aksi demonstrasi.
Pada Jumat, pihaknya mendatangi lokasi untuk menanyakan dokumen Andalalin, tetapi menurut dia, dokumen tersebut belum tersedia saat dilakukan pengecekan.
“Makanya terus kemudian dari panjenengan setelah melakukan demo kami Jumat ke sana, saya tanyakan ada Andalalinnya ternyata tidak ada, manajemen tidak ada, sehingga Senin kami panggil. Itu salah satu upaya kami agar Andalalin segera diurus,” pungkasnya.








