BLORA, BLORABARU.COM – Ancaman banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga cuaca ekstrem mulai menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora seiring masuknya musim penghujan.
Menghadapi potensi bencana tersebut, pemerintah daerah memperkuat kesiapsiagaan lintas sektor sekaligus memetakan wilayah rawan untuk meminimalkan risiko dan dampak terhadap masyarakat.
Langkah itu ditandai dengan Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Musim Hujan Tahun 2026/2027 yang digelar di Alun-alun Blora, Jumat (13/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati Arief Rohman menjelaskan, berdasarkan prakiraan, Kabupaten Blora diperkirakan memasuki musim hujan pada November hingga Desember 2026.
Sementara puncak musim hujan diprediksi berlangsung pada Januari hingga Februari 2027.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai potensi bencana, terutama di wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
“Kondisi ini mengharuskan kita meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, tanah longsor, pohon tumbang, dan cuaca ekstrem, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi,” ujarnya.
Arief menegaskan, penanggulangan bencana tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan ketika bencana terjadi.
Kesiapan harus dibangun sejak dini melalui pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan.
Karena itu, ia meminta seluruh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat memperkuat sinergi serta koordinasi dalam menghadapi ancaman bencana.
Sejumlah langkah konkret juga diminta segera dilaksanakan. BPBD Kabupaten Blora diminta mengoptimalkan koordinasi penanggulangan bencana, menyampaikan informasi wilayah rawan kepada masyarakat, serta memastikan kesiapan personel, peralatan, dan logistik.
Seluruh kepala OPD dan camat juga diminta menggalakkan kembali kerja bakti atau resik-resik lingkungan, terutama membersihkan saluran air, drainase, dan gorong-gorong untuk mengurangi risiko banjir.
“Seluruh Kepala OPD dan Camat agar menggalakkan kembali kerja bakti atau resik-resik lingkungan, membersihkan saluran air, drainase dan gorong-gorong guna mengurangi risiko banjir,” imbuhnya.
Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi di Blora diminta melakukan pemangkasan pohon yang berpotensi tumbang dan menangani pohon mati sesuai kewenangannya.
Sementara Dinas Sosial P3A, DP4, dan BPBD diminta memastikan ketersediaan stok logistik serta kebutuhan dasar masyarakat apabila terjadi bencana.
Arief juga meminta seluruh unsur penanggulangan bencana, termasuk TNI, Polri, dan relawan, meningkatkan kesiapan personel, kecepatan respons, serta koordinasi dalam setiap penanganan bencana.
“Mari kita jadikan apel ini sebagai komitmen bersama untuk memberikan perlindungan terbaik kepada masyarakat. Kesiapsiagaan harus diwujudkan melalui langkah nyata, kerja sama dan kepedulian seluruh pihak,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Blora, Widodo, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, khususnya ketika hujan deras disertai angin kencang.
Ia juga menyoroti kondisi lingkungan, termasuk berkurangnya pepohonan dan tanaman bambu yang selama ini berfungsi sebagai penahan angin.
Menurut Widodo, BPBD telah melakukan pemetaan wilayah rawan bencana dengan mengacu pada Kajian Risiko Bencana (KRB).
Pemetaan tersebut menjadi dasar untuk mengidentifikasi jenis ancaman, wilayah berisiko, sekaligus menentukan langkah mitigasi yang sesuai.
“Dari kajian itu bisa diketahui bencana apa yang sering terjadi dan titik rawannya di mana. Sehingga mitigasi bisa disiapkan lebih tepat,” jelasnya.
Secara khusus, Widodo menyebut sejumlah kawasan di sekitar aliran Sungai Bengawan Solo, Sungai Lusi, dan Sungai Wulung sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian terkait potensi banjir.
“Kalau di Blora titik rawan banjir biasanya berada daerah sekitar Sungai Bengawan Solo, Sungai Lusi dan Wulung,” pungkasnya.








