Usulan Perbaikan Sekolah di Blora Berbasis Dapodik, Diknas Tegaskan Wajib Survey

Solikin - Wartawan

Kamis, 18 September 2025 - 05:21

URL berhasil dicopy

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Blora, Sandy Tresna Hadi di ruang kerjanya.

BLORA, BLORABARU.COM – Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Blora menegaskan setiap usulan perbaikan sarana prasarana sekolah berbasis data Dapodik tidak bisa langsung disetujui tanpa dilakukan survey.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sarpras) Dinas Pendidikan Blora, Sandy Tresna Hadi, menjelaskan aplikasi data Dapodik menjadi acuan utama dalam penyusunan usulan perbaikan dan pembangunan sarpras sekolah.

Namun, data terlebih dahulu dilakukan survei lapangan sebelum memutuskan skala prioritas.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi riil sesuai data yang diusulkan sekolah sehingga skala prioritas pembangunan dapat ditetapkan secara objektif.

“Data dari Dapodik dan usulan sekolah kami jadikan acuan awal, tetapi sebelum disetujui kami cek langsung di lapangan. Ini penting agar keputusan berbasis fakta,” tegas Sandy, ditulis, Kamis, 18/9/2025.

Diruang kerjanya, Ia mencontohkan SD Negeri 1 Adirejo di Kecamatan Tunjungan yang mengusulkan rehabilitasi enam ruang.

Termasuk ruang guru yang mengalami kerusakan sedang hingga berat. Selain itu, sekolah juga mengajukan penambahan toilet, paving, dan pagar.

Menurut Sandy, survei diperlukan untuk memverifikasi tingkat kerusakan dan memastikan kebutuhan riil sekolah.

“Kita belum bisa ACC atau setujui tanpa cek lapangan terlebih dahulu,” ujarnya.

Diknas, lanjutnya juga menyusun skala prioritas pembangunan berdasarkan hasil survei, mempertimbangkan keterbatasan anggaran daerah.

Usulan yang sudah diverifikasi kemudian disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia.

“Untuk tahun 2026, selain data Dapodik, ada juga sekolah yang mengirimkan usulan melalui surat. Semua tetap kita survei dan hasilnya akan kita susun dalam skala prioritas,” jelas Sandy.

Lebih jauh, Sandy kembali menerangkan usulan perbaikan biasanya diajukan pada bulan Maret untuk tahun anggaran berikutnya, kemudian difinalisasi hingga Desember.

Selain mengandalkan APBD, Diknas juga mencari sumber dana dari pemerintah provinsi dan pusat.

“Dukungan pimpinan daerah, DPRD, hingga pemerintah pusat dan provinsi juga sangat penting. Semua data ini saya sampaikan beliau – beliau sebagai bahan pertimbangan,” pungkasnya.