BLORA, BLORABARU.COM – Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Randublatung menggelar forum komunikasi sosial multipihak pada Jumat (28/2) malam, dengan melibatkan Front Blora Selatan (FBS) dan unsur masyarakat.
Forum ini digelar sebagai upaya memperkuat dialog, menyerap aspirasi, serta menjaga kondusivitas di kawasan hutan.
Administratur KPH Randublatung, Herry Merkussiyanto Putro, menegaskan bahwa komunikasi sosial secara langsung menjadi kunci utama menjaga kondusivitas di lapangan.
“Komunikasi sosial secara langsung merupakan fondasi utama dalam membangun hubungan yang harmonis antara Perhutani dan masyarakat sekitar hutan,” ujarnya, Sabtu.
Menurut dia, pengelolaan kawasan hutan yang luas memerlukan kesamaan persepsi antara pengelola dan masyarakat.
KPH Randublatung sendiri memiliki wilayah kerja sekitar 32 ribu hektare yang tersebar di Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan, dengan 12 BKPH dan 44 RPH.
Ia menyebutkan, dialog terbuka menjadi sarana efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyamakan pemahaman terkait aturan dan skema pengelolaan hutan.
“Dengan duduk bersama, kita dapat mendengar langsung aspirasi masyarakat, mencari solusi terbaik, dan memperkuat sinergi dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” katanya.
Herry menambahkan, komunikasi serupa akan terus digelar di wilayah BKPH lainnya guna meminimalkan potensi miskomunikasi yang dapat berujung pada gesekan di lapangan.
Selain menjaga kelestarian hutan, lanjutnya, Perhutani juga mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kegiatan pertanian di kawasan hutan sesuai ketentuan, termasuk melalui skema Kerja Sama Kemitraan (KSK).
Sementara itu, Sekretaris Desa Gempol, Sutikno, menilai forum dialog tersebut penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara masyarakat penggarap dan Perhutani.
“Sinergi dan komunikasi yang baik antara Perhutani dan masyarakat penggarap lahan hutan merupakan sebuah keharusan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari,” ujarnya. (***)
