POLITIK

Banggar DPRD Blora Soroti Ketergantungan APBD 2027 pada Dana Transfer

Banggar DPRD Blora Soroti Ketergantungan APBD 2027 pada Dana Transfer
Foto istimewa.

BLORA,BLORABARU.COM – Struktur pendapatan APBD Kabupaten Blora 2027 masih bertumpu pada dana transfer. Dari rencana pendapatan daerah sebesar Rp2,294 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya diproyeksikan sekitar Rp617,338 miliar atau 26,90 persen.

Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blora, Adiria, mengatakan pendapatan transfer masih mendominasi dengan nilai sekitar Rp1,677 triliun atau 73,10 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya Pemkab Blora mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi riil daerah.

Salah satunya melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi. Sorotan Banggar tidak hanya tertuju pada sisi pendapatan.

Komposisi belanja daerah dalam rancangan APBD 2027 juga dinilai perlu mendapat perhatian.

Belanja daerah direncanakan mencapai Rp2,238 triliun. Dari jumlah itu, belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan nilai Rp1,775 triliun atau sekitar 79,29 persen. Sementara belanja modal hanya berada di kisaran 4,37 persen.

Ia menilai komposisi tersebut perlu dikawal agar tingginya belanja operasi tidak mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah untuk pembangunan dan peningkatan pelayanan publik.

“Belanja modal harus diarahkan pada kegiatan yang produktif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Adiria. Jumat.

Banggar juga meminta setiap program dan kegiatan dalam APBD 2027 memiliki indikator hasil atau outcome yang jelas.

Ukuran keberhasilan, kata dia, tidak semestinya hanya dilihat dari banyaknya kegiatan atau tingginya serapan anggaran.

Di sisi lain, Banggar mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.

Pemerintah daerah juga diminta mencari sumber pendanaan di luar APBD. Sumber pendanaan tersebut antara lain kerja sama pemerintah dengan badan usaha, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR/TJSL), bantuan keuangan provinsi, serta dukungan program pemerintah pusat.

“Kita perlu mendorong sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memastikan program pengentasan kemiskinan berbasis data,” katanya.

Mungkin Anda Suka

Tinggalkan Komentar

Alamat email tidak akan dipublikasikan. Kolom wajib ditandai *