BLORA, BLORABARU.COM – Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blora sekaligus Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, mengapresiasi sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilainya mulai memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Menurut Siswanto, program ketahanan pangan menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya oleh petani.
“Berbicara ketahanan pangan, kami juga petani. Kami mengapresiasi Presiden Prabowo. Harga gabah yang awalnya Rp.5.000 sekarang menjadi Rp. 7.000 per kilogram,” kata Siswanto dalam konferensi persnya di Kantor DPD Golkar Blora, ditulis, Senin, 22/6/2026.
Politisi Golkar tiga periode ini menilai kenaikan harga gabah bukanlah kebijakan yang lahir secara instan.
Melainkan hasil dari proses perencanaan, riset, dan implementasi kebijakan publik yang panjang.
Kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi sekitar 62 persen masyarakat Blora yang berprofesi sebagai petani.
Selain harga gabah yang meningkat, lanjutnya ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau sangat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
Selain sektor pangan, Politisi Golkar tiga periode ini menilai program ketahanan energi yang saat ini sedang didorong pemerintah.
Indonesia mulai memperkuat sektor energi nasional melalui pembangunan kilang minyak serta peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas).
Upaya tersebut, mencakup optimalisasi sumur rakyat, sumur tua, maupun sumur idle yang tersebar di sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan wilayah lainnya.
“Tentu ini harus kita dukung bersama-sama,” tegasnya.
Pada sektor pembangunan sumber daya manusia, Siswanto menyatakan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun, ia menekankan pentingnya tata kelola program yang tepat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang membutuhkan.
Menurutnya, masih banyak anak-anak di wilayah pedesaan, kampung dan daerah pinggiran, maupun wilayah lain di Indonesia yang membutuhkan perhatian lebih dalam pemenuhan kebutuhan gizi.
Untuk itu, Ia mendorong agar pelaksanaan MBG memperhatikan prinsip tepat sasaran, standar higienis, sertifikat keamanan pangan, serta kelengkapan fasilitas pendukung.
“Kita dukung tata kelola MBG yang baik dengan target tepat sasaran. IPAL wajib tersedia, sertifikat layak higienis dan halal harus dipenuhi, serta setiap SPPG harus menyajikan menu yang layak bagi penerima manfaat,” ujarnya.
Meski demikian, Siswanto menilai kritik dan masukan terhadap program pemerintah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
Pemerintah tidak boleh anti kritik, tetapi harus menjadikan setiap masukan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan agar lebih efektif dan tepat sasaran.
“Saat ini kita menganut sistem demokrasi. Pemerintah tidak anti kritik, namun harus terus meriset dan menata ulang supaya tepat sasaran dan tepat pengelolaan,” pungkasnya.
