BLORA, BLORABARU.COM – Kurang dari 1×24 jam sejak laporan diterima, Tim Resmob Satreskrim Polres Blora bersama Polsek Blora Kota berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor milik pegawai PDAM Blora.
Kapolres Blora AKBP Inggal Widya Perdana menjelaskan, polisi mulai melakukan penyelidikan setelah menerima laporan korban pada Kamis (8/10/2026).
“Begitu menerima laporan dari korban pada Kamis (08/10/2026), Polsek Blora berkoordinasi dengan Tim Resmob Polres Blora langsung melakukan olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti di lapangan. Uniknya, saat petugas melakukan olah TKP di lokasi kejadian, tersangka ini sempat datang dan berpura-pura mengobrol dengan petugas,” ujar Inggal dalam pers rilisnya.
Berdasarkan keterangan kepolisian, tersangka awalnya mendatangi kantor PDAM dengan alasan hendak mencuci muka karena aliran air di rumahnya mati.
Saat berada di area parkir, ia melihat sepeda motor korban terparkir dengan kunci masih menempel di lubang kontak.
Tersangka kemudian mengambil helm yang menggantung di sepeda motor lain sebelum membawa kabur Honda Vario tersebut menuju Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.
Di wilayah tersebut, tersangka melepas pelat nomor dan kaca spion sepeda motor, kemudian menggadaikannya seharga Rp2 juta melalui perantara seorang rekannya kepada warga setempat.
Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan mengumpulkan bukti-bukti kemudian mengembangkan penyelidikan hingga mengarah kepada KY.
Tim Resmob akhirnya mengamankan tersangka pada Jumat (9/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
Menurut Kapolres, saat diinterogasi, tersangka mengakui perbuatannya dan menunjukkan lokasi sepeda motor yang telah digadaikan di Desa Ngulaan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.
Petugas kemudian mendatangi lokasi tersebut dan mengamankan satu unit Honda Vario 125 milik korban sebagai barang bukti.
“Saat ini, KY beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Blora untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 476 KUHP tentang pencurian. Pasal tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori V,” pungkasnya.







