BLORA, BLORABARU.COM – Hari Anak Nasional 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan daerah ditentukan oleh kualitas perlindungan terhadap anak.
Di Kabupaten Blora, pemenuhan hak anak telah menjangkau lima klaster utama, namun pemerintah mengakui masih diperlukan penguatan kolaborasi agar setiap anak memperoleh haknya secara utuh dan tumbuh menjadi generasi yang peduli lingkungan, tangguh, serta berdaya.
“Tema Hari Anak Nasional di tingkat Kabupaten Blora, sesuai arahan dari Bunda Forum Anak, Wujudkan Anak Blora yang Peduli Lingkungan untuk Generasi Tangguh dan Berdaya.” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Blora, Amidah Hayu, K, Kamis, 24/7/26.
Menurut Amidah, berdasarkan profil anak Kabupaten Blora, seluruh aspek pemenuhan hak anak telah diupayakan meski pelaksanaannya masih perlu terus ditingkatkan.
Pemenuhan hak anak dilakukan melalui lima klaster sebagaimana indikator Kabupaten Layak Anak (KLA).
Pada klaster pertama, yakni hak sipil dan kebebasan, mencakup kepemilikan identitas kependudukan, ruang partisipasi anak dalam pengambilan keputusan, peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, serta dukungan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.
Klaster kedua berkaitan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pencegahan perkawinan anak, penyediaan taman penitipan anak, hingga pengasuhan bagi anak yang kehilangan orang tua melalui panti asuhan.
Untuk klaster ketiga, fokus diarahkan pada kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, antara lain pengembangan puskesmas ramah anak, pencegahan stunting, serta upaya menekan angka kematian ibu dan bayi.
Sementara klaster keempat menitikberatkan pada pendidikan, pemanfaatan waktu luang, kegiatan budaya, serta pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan, berkreasi, bermain, dan mengembangkan potensi diri.
Adapun klaster kelima berkaitan dengan perlindungan khusus bagi anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum, korban pornografi, korban eksploitasi pekerjaan, korban penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif, serta korban terorisme.
Keberhasilan pemenuhan lima klaster, lanjut Amidah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
Karena itu, Dinsos P3A terus memperkuat sinergi bersama Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, organisasi perangkat daerah, lembaga pemerintah maupun non pemerintah.
“Dalam pemenuhan lima klaster itu, kami di Dinsos P3A tetap berkolaborasi dengan Gugus Tugas Anak, seluruh perangkat daerah, serta berbagai lembaga pemerintah dan nonpemerintah,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi meningkatnya keterlibatan pemerintah desa dalam mendukung pemenuhan hak anak.
Menurutnya, dukungan tersebut terlihat dari alokasi anggaran, penyediaan sarana dan prasarana, hingga partisipasi berbagai lembaga.
“Alhamdulillah, dukungan dari desa terus meningkat, baik melalui anggaran maupun sarana prasarana. Lembaga swasta, termasuk BUMD dan BUMN, juga semakin aktif terlibat dalam pemenuhan hak anak di Blora,” pungkasnya.








