BLORA, BLORABARU.COM – Kekeringan di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mulai memasuki fase yang membutuhkan penanganan serius.
Kepala Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi serta Rekonstruksi BPBD Blora, Suparji, mengatakan distribusi air bersih terus dilakukan ke sejumlah wilayah yang mengalami kesulitan mendapatkan sumber air.
Salah satu lokasi distribusi berada di Dukuh Bubak, Desa Purwosari, Kecamatan Blora. Setiap tangki yang dikirim memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Blora mencatat sebanyak 156 tangki atau sekitar 780.000 liter air bersih telah didistribusikan kepada warga di 60 desa yang tersebar di 12 kecamatan.
“Dropping tersebut telah menjangkau 60 desa yang tersebar di 12 kecamatan di Kabupaten Blora. Kami menilai kondisi kekeringan saat ini membutuhkan penanganan serius,” kata Suparji saat memantau pengiriman air bersih di Dukuh Bubak, Desa Purwosari. Jumat, 8/8/26.
Suparji menyebut proses penerbitan surat keputusan (SK) masih berada di tangan Bupati Blora.
Menurutnya, penanganan kekeringan diperkirakan masih diperlukan hingga beberapa bulan ke depan.
“Seharusnya wilayah kami sudah siaga darurat dalam proses tanggap darurat. SK sekarang masih di Bapak Bupati. Kemungkinan ini sampai Oktober, November, Desember,” ujarnya.
BPBD, lanjutnya juga mengantisipasi kemungkinan musim kemarau berlangsung lebih panjang akibat fenomena iklim El Nino.
Berdasarkan asesmen BPBD Blora, terdapat sekitar 148 desa yang berpotensi mengalami kekeringan.
“Selain dropping air, BPBD Blora juga tengah mengajukan bantuan kepada BNPB untuk melakukan pengeboran sumur di 10 titik yang dinilai membutuhkan sumber air baru. Tahun lalu kami mengajukan beberapa titik, tetapi belum berhasil,” tambahnya.
“Tahun ini kami mengajukan 10 titik ke BNPB. Mudah-mudahan pengajuan kita disetujui,” imbuhnya melanjutkan.
BPBD Blora telah menyiapkan anggaran untuk sekitar 1.000 tangki air bersih dengan nilai hampir Rp400 juta.
Jumlah tersebut, kata Suparji, masih dapat ditambah apabila kebutuhan masyarakat meningkat.
“Kalau kurang, nanti kita bisa mengajukan lagi. Kita juga selalu berkolaborasi dengan BBWS, PUPR, PMI, Baznas, dan semua pihak,” sebutnya.
Menurut Suparji, Langkah tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan air bersih berpotensi meningkat apabila musim kemarau berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Persoalan kekeringan kini tidak hanya menyangkut kebutuhan air untuk rumah tangga. Dampaknya mulai merembet ke sektor pertanian.
Sejumlah tanaman, termasuk jagung, dilaporkan mulai mengalami kekeringan akibat minimnya pasokan air.
Kondisi ini berpotensi menambah beban masyarakat, terutama warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian.
Di tengah keterbatasan sumber air, sebagian warga bahkan harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, distribusi air bersih menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat selama musim kemarau.
“Jika kekeringan masih berlangsung setelah masa berlaku status tanggap darurat berakhir, pemerintah daerah berencana memperpanjang status tersebut agar distribusi bantuan dan penanganan di lapangan tetap dapat berjalan,” pungkasnya.







