BLORA, BLORABARU.COM – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) 2 Sukorejo ditutup sementara setelah ratusan orang menjadi korban dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kini menunggu kunjungan Badan Gizi Nasional (BGN) pusat untuk melihat langsung kondisi para korban.
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan penutupan SPPG tersebut dilakukan menyusul kejadian yang menimpa para penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita prihatin ya, SPPG sudah kita tutup. Ini kita menunggu kunjungan dari BGN pusat dan ini saya mau meninjau korbannya,” ungkap Arief Rohman di halaman Kantor DPRD Blora, Kamis,10/9/26.
Atas kejadian tersebut, Arief mengimbau seluruh pelaksana MBG di Kabupaten Blora agar lebih memperhatikan mutu dan kualitas makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.
“Kualitas makanan menjadi hal yang harus dijaga agar kejadian serupa tidak kembali terjadi,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Blora Warsit meminta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG meningkatkan kehati-hatian.
“Kami mohon semua harus hati-hati, baik dari penyedia jasa, pengawasannya dan ahli gizinya,” katanya.
Warsit menilai penerima manfaat program tersebut merupakan anak-anak yang dipersiapkan menjadi generasi penerus bangsa.
Karena itu, pelaksanaan program pemerintah tersebut menurutnya tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan atau profit saja.
Ia juga menilai program MBG yang digagas pemerintah merupakan program yang baik dan perlu dijalankan dengan pengawasan serta kualitas yang lebih baik.
“Program Pak Prabowo sangat hebat, bisa menolong semua saja. Tujuannya agar ke depan lebih baik, maka semua harus introspeksi agar kualitas dapat ditingkatkan,” jelasnya.
Politisi Hanura tersebut mengingatkan agar bahan makanan yang sudah basi tidak diedarkan kepada penerima manfaat.
Menurutnya, penyelenggara SPPG harus menempatkan keamanan makanan dan kepentingan anak-anak sebagai prioritas.
Jika kemudian ditemukan SPPG yang berdampak terhadap anak-anak hingga menyebabkan keracunan, Warsit meminta adanya tindakan tegas.
“Diberikan peringatan satu, dua dan tiga. Jika tidak bisa, diberikan peringatan maka harus ditutup karena merugikan anak kita karena mereka sebagai harapan bangsa,” pungkasnya.








