BLORA, BLORABARU.COM – Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi program unggulan Presiden RI, mulai diterapkan di Kabupaten Blora.
Hingga awal Agustus 2025, sudah ditetapkan kuota 73 lokasi dapur gizi yang tersebar di seluruh kecamatan.
Namun, baru 63 titik yang mulai direnovasi dan diperkirakan selesai serta beroperasi penuh pada November mendatang.
“Masih ada beberapa daerah terpencil seperti Bangklean yang belum terjangkau. Pemerintah pusat akan membangun dapur dengan kapasitas lebih kecil di wilayah tersebut,” ujarnya kepada blorabaru.com, Rabu, 6/8/2025.
Menurut Edy, dapur MBG di daerah terpencil akan melayani sekitar 1.000 penerima manfaat.
Bangunannya berukuran antara 75 hingga 100 meter persegi dan tetap dilengkapi dengan tenaga kepala dapur, ahli gizi, serta pengelola keuangan.
“Ini butuh peran dari pemerintah daerah. Dapur di desa bisa dikelola oleh BUMD, pemerintah desa, atau masyarakat yang bersedia berinvestasi. Yang penting, jangan sampai orang miskin di wilayah terpencil tidak menerima manfaat MBG,” tegasnya.
Kemudian Edy mengatakan minat masyarakat terhadap program MBG sangat tinggi.
Karena itu, pengelolaan dapur harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mencegah potensi keracunan atau masalah lainnya.
“Saya di Komisi IX harus mengawal dan memastikan program ini berjalan sesuai standar, karena BGN berada di bawah wilayah kerja Komisi IX,” tandasnya.
Kata Edy, program MBG dinilai strategis dalam memperbaiki nutrisi dan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Selain menyasar anak sekolah, sasaran utama program ini adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Ibu hamil dan balita akan dipetakan oleh kader dan tenaga kesehatan di tiap wilayah, kemudian datanya dimasukkan ke sistem dapur sebagai penerima manfaat,” jelas Edy melanjutkan.
Memungkasi pernyataannya, selain meningkatkan gizi masyarakat, program ini juga menggerakkan perekonomian dan ketahanan pangan lokal.
Karena itu, ia menekankan agar bahan baku makanan tidak diambil dari luar daerah.
“Harus diambil dari masyarakat Blora. Ini akan mendorong perekonomian lokal sekaligus memastikan ketahanan pangan,” pungkasnya.
