Blora Bawa Dua Inovasi Unggulan di IGA 2025, Targetkan Kembali Predikat Kabupaten Terinovatif

oleh
oleh
Foto istimewa.

BLORA, BLORABARU.COMPemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora kembali menargetkan penghargaan Kabupaten Terinovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA) 2025 dengan memaparkan dua inovasi strategis Sikep dan Bu Desi Plus yang dinilai relevan dengan agenda prioritas nasional dan kebutuhan daerah.

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, Kabupaten Blora terus berupaya untuk mengikuti ajang IGA dengan inovasi yang baru dan sesuai dengan program pemerintah pusat.

Inovasi yang dibawa untuk maju dalam IGA itu ada aplikasi sistem informasi kinerja dan evaluasi pembangunan (Sikep) dan Bu Desi Plus yakni Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) peduli inflasi.

Baca Juga :  Hengki, Tebar Kebaikan dengan Berbagi Al - Qur'an

“Inovasi yang dipaparkan oleh kami dan Wakil Bupati itu sudah mendapatkan respon baik dan tim juri IGA tengah melakukan kunjungan ke Blora,” ungkapnya. Jumat, 14/11/2025.

Bupati Arief berharap Kabupaten Blora bisa dapat penghargaan kabupaten terinovatif lagi.

Menurutnya, aplikasi Sikep dikembangkan oleh Badan Perencanaan, Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah (Bapperida) untuk memperkuat transparansi serta evaluasi pembangunan.

Baca Juga :  Blora Bergerak! Bupati Arief Siap Genjot Produksi Minyak Lewat Koperasi dan BUMD

Sementara Bu Desi Plus digagas oleh Bagian Perekonomian Setda Blora sebagai instrumen mitigasi inflasi berbasis sinergi BUMD.

“Inovasi Bu Desi Plus ini lahir dari kepedulian seluruh BUMD di Blora terhadap potensi inflasi, terutama menjelang hari besar keagamaan. Caranya, BUMD membeli komoditas pemicu inflasi untuk menstabilkan harga di pasar,” jelasnya.

Baca Juga :  Diknas Blora Dorong Pemanfaatan Teknologi di Sekolah untuk Pamer Kegiatan Positif

Ia kembali menegaskan pengendalian inflasi menjadi perhatian serius Pemerintah Pusat.

Setiap Senin, para kepala daerah mengikuti rapat koordinasi terkait perkembangan inflasi nasional yang digelar Kemendagri.

Karena itu, pihaknya menilai inovasi daerah perlu diselaraskan dengan kebijakan tersebut.

“Ini cara kami merespons arahan Kemendagri. Inovasi ini hadir untuk mendukung program nasional sekaligus memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *