BLORA, BLORABARU.COM – TK Pertiwi Jepon, dalam kondisi memprihatikan tengah menghadapi tantangan dalam mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah daerah.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Blora, Sandy Tresna Hadi, menegaskan bahwa sekolah swasta bukan menjadi tanggung jawab utama pemerintah, meskipun tetap memiliki peluang untuk memperoleh bantuan.
“TK Pertiwi Jepon merupakan sekolah swasta, artinya sekolah yang didirikan oleh kelompok masyarakat,” ujar Sandy ditulis Minggu, 23/2/2025.
Ditemui diruang kerjanya, Sandy menjelaskan tanggung jawab utama ada pada pendiri, yayasan, atau kelompok masyarakat yang membentuk sekolah tersebut.
Namun, jika pihak sekolah mengalami keterbatasan dalam perbaikan atau pengembangan, mereka dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah daerah.
Meski demikian, proses penganggaran untuk sekolah swasta tidaklah mudah dan harus melalui proses panjang.
Ia kembali mengungkapkan alokasi dana untuk sekolah swasta sering kali menjadi tantangan dalam pembahasan anggaran, karena penganggaran merupakan proses politik yang melibatkan bupati dan DPRD.
“Makanya, untuk sekolah swasta rata-rata mendapatkan aspirasi dari bupati, wakil bupati, dan DPRD,” jelasnya melanjutkan.
Dinas Pendidikan Blora sendiri tidak menutup mata terhadap berbagai usulan yang masuk, termasuk dari TK Pertiwi Jepon.
Usulan tersebut harus tercatat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang penyusunannya memerlukan waktu dan persetujuan.
“Untuk TK Pertiwi Jepon, kami sudah mencatatnya. Jika ada proposal baru, kami akan menerimanya dan mengusulkannya dalam perubahan anggaran,” pungkasnya.
