Jakarta – Dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Reformasi Birokrasi dilakukan secara internal dan berkelanjutan oleh setiap kementerian/lembaga. Salah satu tahapan dalam proses Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas adalah pembentukan Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) yang telah dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal tersebut lantas diapresiasi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto.
“Saya memberikan apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN yang telah menggagas satu konsep WTAB. Ini adalah hal yang penting untuk mencapai tujuan nasional, salah satunya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Hadi Tjahjanto pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Satuan Kerja Berpredikat WTAB yang berlangsung di Birawa Assembly Hall, Bidakara Hotel, Jakarta, Selasa (20/08/2024).
WTAB dinilai baik oleh Menko Polhukam, sebab menurutnya dapat menghilangkan persoalan yang sering terjadi dalam sistem birokrasi. Di antaranya seperti egoisme sektoral, proses administrasi yang berbelit, aturan tumpang tindih, sistem yang tidak transparan, kemudian pada akhirnya menciptakan perilaku dan budaya yang mengarah pada penyalahgunaan wewenang.
“Semuanya memberikan peluang aparatur untuk melakukan tindakan yang merugikan, jika dibahasakan saat ini pungli (pungutan liar, red). Oleh sebab itu, WTAB adalah bagian dari menghilangkan proses administrasi yang berbelit itu,” terang Hadi Tjahjanto.
Dengan demikian, pembentukan WTAB yang menjadi bagian dari pembangunan Zona Integritas Sistematis, Lengkap, dan Berkelanjutan ini menurut Menko Polhukam adalah wujud nyata komitmen serta konsistensi kerja keras dari jajaran Kementerian ATR/BPN yang patut menjadi model bagi semua kementerian/lembaga.
Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kesempatan yang sama menyatakan bahwa memang pembangunan Zona Integritas itu penting. Menurutnya, yang jadi penentu kemajuan maupun kemunduran suatu organisasi adalah dalam aspek sumber daya manusianya. “Termasuk peradaban masyarakat kita, ini lebih kepada aspek manusianya,” ucap Menteri AHY.
Dalam hal ini, ia berpendapat perlu ada keseimbangan antara kapasitas dan integritas dari sumber daya manusia itu sendiri. “Pembangunan bisa terjadi setiap saat tapi yang sering juga saya ingatkan, kapasitas bangsa tanpa integritas itu berbahaya. Orang per orang juga demikian, pintar tapi tidak punya moralitas yang baik juga berbahaya. Tapi sebaliknya, integritas saja tanpa kapasitas diri yang mumpuni, kita tidak akan jalan kemana-mana,” pungkas Menteri AHY.
Turut hadir dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; mewakili Menteri PANRB, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Erwan Agus Purwanto; jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN se-Indonesia; serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. (LS/PHAL)
