BLORA, BLORABARU.COM – Sebanyak 460 titik bantuan keuangan propinsi di kucurkan untuk desa di wilayah Kabupaten Blora.
Bantuan keuangan tersebut bersumber dari APBD Propinsi Jawa Tengah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa dan perekonomian desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melalui Kabid Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Suwiji mengatakan Bantuan keuangan propinsi (banprop) untuk sarana prasarana (sarpras) pedesaan Tahun 2023 ini Kabupaten Blora di SK pertama mendapatkan sebanyak 460 titik.
“Dengan jumlah anggaran Rp. 68.424.000.000,00 sampai saat ini sudah berproses dan cair sebanyak 132 titik atau Rp. 21.760.000.000.00.” sebut Suwiji di ruang kerjanya Kantor Dinas PMD setempat. Ditulis, Kamis, 15/6/2023.
Dijelaskan Suwiji bahwa bantuan keuangan propinsi (Banprop) ini berasal dari aspirasi gubernur, wakil gubernur dan DPRD propinsi.
Aspirasi tersebut sebanyak 460 titik. Kemudian ada 7 titik yang mengalami penggeseran diperubahan dikarenakan rencana awal tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
“Artinya, itu ada salah ketik desa dan kecamatan serta ada desa yang kegiatannya ingin dirubah sehingga kita proyeksikan perubahan APBD propinsi 2023.” katanya.
Pihaknya menyayangkan dari jumlah total titik tersebut, ada yang belum mengajukan pencairan.
Dikarenakan kecepatan akan kesiapan desa, untuk mengajukan permohonan pencairan lewat Dinas PMD.
“Perlunya dokumen pendukung untuk pengajuan pencairan, misalnya rencana penggunaan dana harus dilakukan pengukuran atau survey lokasi dilapangan.” demikian tandasnya.
Kembali Suwiji menghimbau jika desa sudah mengajukan permohonan, kemudian uangnya sudah masuk ke rekening kas desa dalam tempo 15 hari berkewajiban menarik uang tersebut untuk mengerjakan kegiatan sesuai dengan proposal yang diajukan.
Meski demikian ia mengklaim bahwa Banprop saat ini semua lancar termasuk laporan pertanggungjawaban (LPJ) nya.
“Sebelumnya di Tahun 2022 kemarin Kabupaten Blora termasuk yang sudah 100 persen mengirimkan LPJ ke propinsi.” terangnya.
“Dengan bantuan propinsi (banprop) ini agar kegiatan dapat diselesaikan di tahun 2023 kecuali untuk SK perubahan anggaran maka maksimal Maret tahun depan.” pinta
Kabid Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Suwiji.
