BLORA, BLORABARU.COM – Dengan adanya bimbingan teknis (bimtek) Sistem Informasi Desa yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan (LP2K) Dea Nugraha kepada puluhan operator di tiga kecamatan yakni Kecamatan Kunduran, Bogorejo dan Ngawen.
Diharapkan desa dapat menyajikan secara online tentang unsur (SID) berfokus pada keterbukaan informasi publik utamanya melalui website desa.
“Saya melakukan pengabdian kepada masyarakat sebagai narasumber pelatihan Bimtek operator Sistem Informasi Desa (SID).” ucap Joko Handoyo saat ditemui di Balai Desa Ngilen Kecamatan Kunduran. Selasa, 5/9/2023.
Joko Handoyo, narasumber dalam bimtek ini menyebutkan bahwa ini menindaklanjuti peraturan gubernur (Pergub) Tahun 2016 tentang SID dan Peraturan bupati (Perbub) Tahun 2017 tentang pedoman pengembangan sistem informasi desa di propinsi Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Blora.
Pihaknya berharap LPK jasa ketiga harus membaca peraturan dengan baik karena ada ruang lingkup pekerjanya.
Jadi, lanjut kata Joko SID itu harus memenuhi unsur unsur sebagai berikut data potensi desa, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, kependudukan, pembangunan desa, pembangunan kawasan pedesaan, keuangan dan ekonomi.
Kemudian, sloter dari rencana anggaran masuk pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) tentang pengembangan (SID) yang berfokus pada keterbukaan informasi publik (KIP).
“Saya sudah mengkomunikasikan ke Dinas PMD, bahwa kegiatan ini wajib untuk dianggarkan. Didalam RKA nya dengan judul pengembangan sistem informasi desa (SID) outputnya berbasis WEB.” jelasnya.
Menurut ia, sebenarnya kegiatan ini domainnya Kominfo.
Namun ini terkendala kesiapan Kominfo yang belum memiliki pengembangan data center.
“Dengan kondisi ini, maka desa dipersilahkan untuk membuat websitenya masing masing. Akan tetapi tetap koordinasi subdomainya miliknya Pemkab. Mestinya pelatihan Bimtek ini dilakukan setiap satu tahun sekali.” berbernya melanjutkan.
Ini dilakukan dalam rangka untuk pengembangan operator. Evaluasinya kedepan mereka akan mendapatkan intensif.
Selanjutnya dengan adanya website ini diperlukan evaluasi yang dilakukan oleh kepala desa, camat dan Dinas PMD.
“Artinya, website ini harus muncul sebagai agen obyek kehumasan dari sistem pemerintahan yang ada didesa.” terangnya.
Oleh karenanya, Ia pun berharap para operator desa dapat mengembangkan, menggali, menginformasikan, mengedukasi kepada seluruh masyarakat segala potensi baik ekonomi, sosial, budaya, wisata, seni dan hal lainnya untuk dapat dikembangkan dan disampaikan dengan bijak dan tauladan.
“Ajak masyarakat menginformasikan potensi potensi di desa dengan bijak,” pinta Dosen dari Sekolah Tinggi Teknik Ronggolawe (STTR) Cepu, Joko Handoyo.
Sementara itu, Kepala desa Ngilen Purwo Suharto menggatakan secara pribadi menyambut positif atas terselenggaranya bimtek ini.
“Mengingat, sekarang desa dituntut untuk punya website bertujuan untuk menyampaikan informasi dan kegiatan yang ada didesa.” ungkapnya.
Meski demikian pihaknya berharap agar didesanya segera ada website.
“Dengan dijadikan pilot project desa anti korupsi di Desa Ngilen ini, kami berharap harus segera punya website, karena ada pelatihan bersama dari Mas Kukuh Subiyanto dan Joko Suwarno minta tolong untuk dipinjamkan tempat dan saya mempersilahkan.” katanya.
Kemudian, salah satu peserta Winarno, Desa Ngawenombo mengatakan bimtek ini sangat baik berkaitan informasi yang disampaikan ke publik.
“Artinya, tidak perlu tanya ke desa akan tetapi langsung buka website.” jelasnya.
Meski demikian pihaknya berharap kegiatan bimtek ini rutin untuk dilakukan.
“Karena ini perlu berkaitan tentang adanya perubahan perubahan yang berkaitan tentang data, penambahan menu dan sebagainya.” demikian pungkasnya.
