BLORA, BLORABARU.COM – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Blora untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan sosial melakukan inovasi dengan meluncurkan progam “Laju Kerso.”
“Tahun ini menargetkan inovasi, kami beri nama “Laju Kerso” Layanan Rujukan Kesejahteraan Sosial.” demikian keterangan yang disampaikan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi diruang kerjanya kepada blorabaru.com Jumat, 19/1/2024.
Menurut Luluk, progam Laju kerso ini turut mendukung kinerja Pak Bupati Blora, Arief Rohman dalam hal peningkatan pelayanan untuk “Ngopeni Kadang Kekurangan.”
Artinya, melalui laju kerso ini pihaknya berharap untuk pelayanan rekomendasi sosial, masyarakat tidak perlu ke dinas.
“Jadi, cukup dengan laju kerso ini bisa diterbitkan di desa atau kelurahan.” terang Luluk.
Lebih lanjut Luluk mengatakan bahwa dimasing masing desa dan kelurahan terdapat pusat kesejahteraan sosial.
Sehingga, seperti rekomendasi keringanan biaya rumah sakit, rekomendasi pengajuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), rekomendasi anak terlantar dan sebagainya yang menyangkut kesejahteraan sosial agar lebih mudah dan cepat.
“Dengan Laju Kerso, cukup kita bisa terbitkan di desa dan kelurahan sehingga menghemat waktu, menghemat biaya dan kita ingin kecepatan dalam pelayanan.” pintanya melanjutkan.
Namun demikian, progam Laju Kerso sudah dilakukan pada Desember kemarin ada tiga lokasi diantaranya Kelurahan Bangkle, Desa Balongsari dan Bejirejo.
Tahun 2024 ini, Luluk menyebutkan sebanyak 25 desa dan kelurahan akan diberikan bimbingan, arahan dan pendampingan secara bertahap bagaimana caranya untuk mengoperasikan rekomendasi sosial itu.
“Dengan kata lain, teknisnya rekomendasi kita tetap akan rekomendasi di dinas dengan memanfaatkan teknologi supaya desa langsung bisa cetak di lokasi.” bebernya.
Meski tergolong baru, inovasi ini muncul dari teman teman yang ada di pelayanan. Banyak masyarakat yang mengeluh disebabkan karena jarak tempuh yang jauh.
“Seperti, salah satu warga yang ada di Desa Kepoh untuk ngojek ke dinas habis Rp.50.000 itupun belum biaya lainnya.” keluh Luluk menirukan warga Desa Kepoh.
Oleh karena itu, masih menurut Luluk meski desa belum siap seharusnya minimal rekomendasi pelayanan sosial itu bisa di kecamatan dengan tujuan lebih dekat dengan masyarakat.
Ia pun tidak memungkiri dengan progam Laju Kerso ini masih ditemukan adanya kendala ditingkat desa utamanya tentang sinyal hal ini sangat berpengaruh besar.
Namun kondisi tersebut bisa diantisipasi dengan dilakukan di tingkat kecamatan untuk itu perlu dilakukan bimbingan agar bisa mengoperasikan Laju Kerso ini.
“Kami berharap target tahun ini, untuk penerbitan rekomendasi sosial bisa dilakukan di desa dan kelurahan.” demikian pungkas, Mantan Staf Ahli Bupati Blora tersebut.
