JAKARTA, BLORABARU.COM – Siswanto resmi menjabat Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (DPN ADKASI) periode 2025–2030.
Pelantikannya dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis 19/6/2025.
Dalam sambutannya, Mendagri menekankan pentingnya posisi strategis DPRD kabupaten sebagai ujung tombak pelaksanaan kebijakan pusat di tingkat lokal.
“Saya harap DPN ADKASI bisa menjadi motor penggerak yang efektif, bukan hanya dalam menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga mendorong kebijakan daerah yang selaras dengan arah strategis nasional,” ujar Tito.
Ia juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan mencapai 8 persen tidak akan tercapai tanpa peran aktif DPRD kabupaten.
Tito menyampaikan bahwa ADKASI perlu mendorong kerja berbasis eksekusi nyata dan kolaborasi lintas lembaga.
Ia meminta para anggota DPRD kabupaten untuk aktif mempercepat realisasi anggaran, memperbaiki sistem perizinan, dan menyinkronkan RPJMD dengan RPJMN.
“Bangun komunikasi intensif dengan kepala daerah dan pusat. Jangan biarkan DPRD terjebak dalam birokrasi lambat dan konflik kepentingan lokal,” tegasnya.
Tito juga menyoroti peran ADKASI dalam mendukung sektor strategis seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi industri, dan pembangunan sumber daya manusia.
Usai dilantik, Siswanto menyampaikan komitmennya untuk menjadikan ADKASI sebagai wadah peningkatan kapasitas dan koordinasi antar-DPRD kabupaten se-Indonesia.
“Kami siap menjadi mitra konstruktif bagi pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan misi besar mencapai pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen,” kata Siswanto yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Blora.
Politisi Golkar tersebut menyebut momentum pelantikan ini sebagai langkah awal konsolidasi nasional DPRD kabupaten guna memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan daerah.
“Kami ingin Mendagri menjadi penjaga marwah DPRD. Agar institusi ini tetap kokoh dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, tanpa tekanan politik maupun birokrasi,” ujarnya.
Siswanto juga menegaskan bahwa DPRD bukan subordinat dari kepala daerah, melainkan mitra sejajar dalam sistem demokrasi lokal.
“ADKASI akan memperjuangkan penguatan kelembagaan DPRD sebagai mitra sejajar kepala daerah,” tegas politisi Partai Golkar Blora itu.
Menurutnya, dalam situasi pembangunan nasional yang semakin kompleks, DPRD kabupaten harus bertransformasi dari aktor lokal menjadi bagian penting dari mesin pembangunan nasional.
“Dalam konstelasi pembangunan nasional yang makin dinamis, DPRD kabupaten dituntut bertransformasi dari aktor lokal menjadi penggerak pembangunan nasional berbasis akar rumput,” tandas Siswanto.
