BLORA, BLORABARU.COM – Pemerintah Kabupaten Blora menegaskan pentingnya sinergi antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi desa dalam mengelola dana ketahanan pangan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora, Yayuk Widrati menekankan minimal 20 persen anggaran ketahanan pangan dalam APBDes Perubahan wajib dicairkan sebagai penyertaan modal BUMDes.
“Dana ini dapat diakses pada tahap kedua penyaluran Dana Desa (DD) setelah APBDes disahkan,” ujar Yayuk saat ditemui di Kantor PMD, Senin, 14 Juli 2025.
Langkah ini, menurut Yayuk, bertujuan untuk mengalihkan dana dari rekening pasif ke sektor produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Salah satu contoh nyata terlihat di Kecamatan Banjarejo, di mana BUMDes setempat sukses mengembangkan usaha peternakan ayam petelur.
“Modal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga mendukung program penurunan stunting melalui penyediaan Makan Bergizi Gratis (MBG),” tambahnya.
Lebih lanjut, Yayuk menegaskan pentingnya musyawarah desa dalam proses identifikasi potensi lokal sebelum menentukan unit usaha BUMDes.
“Musyawarah menjadi kunci agar solusi yang dihadirkan tepat sasaran dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi erat antara BUMDes dan koperasi desa.
“Keduanya ibarat saudara kandung yang harus bersinergi untuk memutus ketergantungan warga pada rentenir atau pinjaman online berbunga tinggi,” jelas Yayuk.
Yayuk menyebut dengan akses permodalan yang lebih terjangkau, masyarakat desa diharapkan mampu mengembangkan usaha produktif tanpa terbebani beban utang yang mencekik.
Kebijakan ini sejalan dengan program desa tematik berbasis potensi unggulan yang tengah digalakkan Pemkab Blora.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bergotong-royong menyukseskan inisiatif ini.
“Ini momentum untuk mempercepat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa,” tandasnya.
