BLORA, BLORABARU.COM – Kepala Dindagkop UKM Blora, Kiswoyo mengajak koperasi agar lebih peduli utamanya untuk kemajuan Blora.
Bahkan Ia menyebutkan jumlah koperasi di Blora sekitar 783 koperasi, namun yang aktif hanya sekitar 483.
“Sebagian besar koperasi kita dorong untuk kembali bergeliat apalagi karena pandemi kemarin dampaknya sangat luar biasa. Ini dilakukan agar koperasi berkembang dan berkualitas.” ungkapnya saat bersama dengan Bupati Blora, Arief Rohman di acara Car Free Day di Rangkaian HUT Koperasi ke 76 di Alon Alon Blora. Minggu, 9/7/2023.
Dari jumlah koperasi sebanyak itu pihaknya berharap agar koperasi ini taat terhadap aturan aturan.
“Karena koperasi menjadi sektor penting kemajuan dan pembangunan di Blora.” terangnya.
Menurutnya, hal ini sesuai dengan PP NO.7 Tahun 2021 pemerintah sudah memberikan kemudahan dan perlindungan terhadap koperasi dan UMKM.
Artinya untuk koperasi yang ada di kabupaten maupun tingkat provinsi mereka berhak untuk berkembang di Kabupaten Blora.
“Harapan kami yang tingkat nasional dan provinsi paling tidak kita bersinergi untuk bersama sama membangun Blora dan ikuti aturan.” pintanya meneruskan.
Dengan maksud berusaha dan berkembang di Blora, mungkin dengan adanya CSR untuk berpihak kepada masyarakat Blora.
Kiswoyo kembali mengatakan dari data Online Single Submission (OSS) koperasi sudah berijin.
“Hanya saja aktif dan tidak aktif harus kita dorong.” demikian ujarnya.
Selanjutnya, dengan momentum hari koperasi ke 76 ini akan diadakan lomba kesehatan koperasi yang bertujuan untuk mengukur dan mengetahui koperasi di Blora yang sehat jumlahnya berapa.
Dan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat. Mengingat koperasi terdiri dari keperasi konsumen, koperasi simpan pinjam dan koperasi produsen.
“Utamanya untuk koperasi simpan pinjam ini harus sehat dan ada jaminan aman untuk anggota agar menggerakkan usahanya.”
“Dengan tagline Bangga Koperasi Indonesia Maju, kami berharap koperasi yang merupakan Soko guru perekonomian betul betul bisa mewujudkan ruhnya untuk mencerahkan ekonomi kerakyatan.” demikian penjelasan Kiswoyo, Kepala Dindagkop UKM Blora.
