BLORA, BLORABARU.COM – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Blora sepanjang Tahun 2023 kemarin berhasil 100 persen menyalurkan progam sosialnya langsung ke masyarakat.
“Selama Tahun 2023 pencapaian Dinas Sosial (Dinsos) tercapai semua, karena anggaran Dinsos itu banyak yang ke masyarakat dan semuanya itu salur.” demikian keterangan yang disampaikan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi ditulis, Senin, 26/2/2024.
Luluk juga menyebutkan diantaranya itu untuk pembelian kursi roda, paket sembako bencana dan semabko sosial, Bantuan Langsung Tunai (BLT), progam ngopeni kadang kekurangan yang di desa, termasuk progam satu desa dua sarjana.
“Semua itu langsung salur, dan tercapai semunya.” jelas Luluk.
Jadi, lanjut Luluk di Dinsos itu banyak anggarmanya yang sudah salur langsung ke masyarakat.
Kemudian, untuk Tahun 2024 ini berkaitan dengan penyaluran nanti diharapakan juga bisa 100 persen.
Meski Tahun 2023 kemarin tercapai 100 persen, pihaknya tidak memungkiri masih ada kendala yang banyak ditemukan.
“Kalau kendala kita pasti ada, pertama terkait verifikasi dan validasi data kemiskinan karena kemiskinan itu sifatnya tidak statis namun dinamis” keluhnya.
Untuk yang miskin, kata Luluk melalui progam pena dari kementerian sosial diharapkan mereka ada pendampingan untuk keluar dari zona miskin.
“Biasanya kita minta pendampingan dari Kementerian Sosial sampai yang miskin bisa berdiri sendiri.” katanya.
Lebih lanjut ia menambahkan bahwa jumlah kuota yang tersalurkan, sebernarya masih kurang.
Pada tahun 2023 kemarin daftar antri kursi roda masih dikisaran hampir 40.
“Di Tahun 2024 ini kita mendapatkan kurang lebih 20 kursi roda dengan daftar antrinya 80, sedangkan untuk alat bantu difabel baik kursi roda, krek, Walker dan alat bantu dengar untuk itu kita selalu mengembangkan komunikasi untuk verifikasi berkaitan dengan PBI BPJS nya.” bebernya melanjutkan.
Hal ini dilakukan, supaya agar bisa dialokasikan dan beralih dari biaya APBD ke APBN.
Untuk menyikapi itu, pihaknya rutin melakukan komunikasi stake holder yang menangani masalah sosial.
Seperti, Sentra Margo Laras, Sentra Duarso, BKPS Yogyakarta, Wadya Utama di Solo, Kementerian Sosial dna Balai yang ada di Bekasi.
“Jadi, saya saat ini selalu mengembangkan komunikasi dengan seluruhnya adalah supaya untuk memenuhi minimal membantu di Kabupaten Blora.” pungkasnya.
