BLORA,BLORABARU.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, Jawa Tengah setiap tahun rutin menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM bagi Kelompok Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP – SPAMS) di lantai dua dinas setempat.
“Kami melakukan Bimtek KP – Spam yang dilakukan rutin setiap tahunnya dengan mengundang perwakilan 45 peserta yang ada di Kabupaten Blora.” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Yayuk Windrati melalui Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa, Sunarno usai melakukan Bimtek di ruang kerjanya. Rabu, 8/11/2023.
Menurut Sunarno Bimtek KP Spam ini dipandang penting, karena air menjadi kebutuhan yang sangat vital apalagi di musim kemarau seperti ini.
Meskipun mereka relawan dan tidak menerima honor ditambah dengan mata air pada musim kemarau ini tidak ada.
Namun mereka tetap mengelola seadanya sumber mata air yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat.
Selain untuk memenuhi kebutuhan air. kata Sunarno dengan adanya air ini juga untuk mendukung progam penanganan stunting dan posyandu.
“Jika air cukup juga untuk kebutuhan sanitasi maka masyarakat akan mendapatkan perilaku hidup sehat.” terangnya.
Lebih lanjut ia menyebutkan di Blora secara keseluruhan ada 88 kelompok KP Spam. Hal ini dikerenakan Blora sendiri termasuk daerah yang kering dan kapur. Jadi tidak semua KP Spam mendapatkan mata air yang baik.
“Tadi saya berkerjasama dengan Yayasan Mas Kuat yang notabenenya beliau ingin mengembalikan mata air lewat tumbuh tumbuhan.” bebernya meneruskan.
Artinya, dengan melibatkan desa dan masyarakat untuk menanam tumbuhan yang bisa menyimpan mata air seperti trembesi, low, kluwek dan bambu.
“Dengan yayasan Mas Fuad untuk berkolaborasi ada beberapa kecamatan salah satunya di Desa Sambong Kecamatan Sambong, Desa Tinapan Kecamatan Todanan dan Desa Bangsri Kecamatan Jepon.” sebutnya.
Mengingat, Desa Bangsri termasuk salah satu desa wisata buatan yang belum ada tumbuh tumbuhan.
“Kedepan, kami mohon untuk Desa Bangsri juga dialokasikan beberapa tanaman.”
“Harapannya kedepan dari Dinas PMD sebagai lembaga pengelola desa harus menaati regulasi. Artinya pengurus KP Spam harus di SK kan. Dan setelah di SK kan maka pengurus akan jelas, baik tata kelola, manajemen dan pelaporan keuangannya.” demikian pungkasnya.
