BLORABARU
Beranda Infrastruktur 297 Km Jalan Kabupaten di Blora Akan Di Downgrade

297 Km Jalan Kabupaten di Blora Akan Di Downgrade

BLORA, BLORABARU.COM – Saat mengikuti rapat yang dipimpin Bupati Blora , H. Arief Rohman Kepala Dinas PUPR Blora, Ir Samgautama Karnajaya, mengemukakan, di tahun 2023 direncanakan akan dilakukan downgrade sejumlah ruas jalan kabupaten di Blora.

Dikemukakan, untuk keperluan itu, saat ini tengah disiapkan draft untuk penetapan status jalan kabupaten pada tahun 2023 tersebut. ‘’ Berkaitan dengan jalan kabupaten ke depannya disamping ada penggabungan beberapa ruas jalan, rencananya juga akan ada sejumlah jalan Kabupaten yang akan di downgrade statusnya menjadi jalan desa,’’ jelasnya, Senin (26/12/2022).

Baca juga :  Wakil Bupati Blora Resmikan Progam KOTAKU di Kelurahan Tegalgunung

Dijelaskan, ada beberapa status jalan yang ada di wilayah Kabupaten Blora. Intinya dibedakan menjadi lima. Yakni, mulai dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Downgrade

Berdasarkan SK Jalan Nomor 620/1059/2017 tahun 2017, di Blora terdapat 345 ruas jalan dengan total panjang 1.210,8 km yang tersebar di 16 kecamatan. Di draft SK baru, di tahun 2023 ada beberapa ruas jalan kabupaten yang rencananya digabung.

Baca juga :  Kepedulian Sopir Banjarejo, EMCI dan Warga Banjarejo Gotong Royong Perbaiki Jalan

Menurut Samgautama, setelah digabung nanti, jumlah ruas jalan di Blora menjadi 199 ruas jalan. Untuk jalan yang di downgrade sebanyak 91 ruas jalan, sehingga total panjang ruas jalan baru menjadi 875,13 Km. ‘’Jadi jalan kabupaten yang di downgrade ada sepanjang 297,02 Km,” paparnya.

Baca juga :  Berikut Jumlah Embung di Blora, Ini yang Dilakukan DPU PR

Pihaknya berharap, dengan adanya hal tersebut nantinya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora dapat semakin jelas dan merata. Sekaligus dapat mengurangi beban jalan kabupaten.

“Setelah digabung dan di downgrade, diharapkan nantinya jelas status jalannya dan status pengelolaannya. Akan tidak tumpang tindih kewenangan Pemkab dan Pemerintah Desa. Pemkab dan Pemerintah Desa bisa bergerak bersama membangun infrastruktur jalan sesuai kewenangannya,” pungkasnya Samgautama.

Komentar
Bagikan:

Iklan