BLORABARU
Beranda Desa & Kelurahan Dinas PMD Gelar Bimtek Kepala Desa Terpilih Tahun 2023

Dinas PMD Gelar Bimtek Kepala Desa Terpilih Tahun 2023

BLORA, BLORABARU.COM – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mendorong kepala desa terpilih Tahun 2023 untuk terus melakukan inovasi, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan menaati regulasi.

Untuk mewujudkan itu, Dinas setempat memberikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada kepala desa terpilih selama dua hari.

“Hari ini kita mengadakan Bimtek diikuti sebanyak 27 Kepala Desa Terpilih Tahun 2023 yang dilaksanakan selama dua hari.” ungkap Kepala Dinas PMD Kabupaten Blora, Yayuk Windrati kepada blorabaru.com ditulis Kamis, 16/11/2023.

Selanjutnya Yayuk mengungkapkan bahwa untuk bimtek hari pertama di Hotel ARRA sebagai narasumber dari Dispermasdes Dukcapil Propinsi Jawa Tengah, Inspektorat, BAPEDDA dan Dinas PMD dan juga di hadiri Bapak Bupati Blora, Arief Rohman dilanjutkan di Balai Desa Ngampel Kecamatan Blora.

“Dalam sambutanya Bupati Blora, Arief Rohman menitipkan tiga pesan kepada kepala desa terpilih agar memberikan pelayanan yang terbaik, desa harus berinovasi dan punya greget untuk membangun yang lebih. Serta harus kulakan masalah sehingga treatment untuk mengatasi masalah juga tepat dan kondusifitas wilayah.” bebernya melanjutkan.

Dengan adanya Bintek ini, pihaknya menghimbau kepala desa untuk mengikuti perkembangan jaman, dan perlu menimba ilmu yang berkaitan tentang adanya aturan atau regulasi baru.

Ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan berjalan jadi lebih baik.

Menurut Yayuk saat ini desa dalam kondisi yang tidak baik dimana sekarang ini tuntunannya semuanya banyak.

“Uang yang dari pusat itu sudah mandatory artinya tidak ada kebebasan dan semuanya diatur secara rijit. Untuk itu kami mendorong kepala desa terpilih untuk menaati regulasi.” tandasnya.

Selain itu, pihaknya juga mendorong agar desa meningkatkan pendapatan asli desa (PAD). Sehingga desa jangan terpaku oleh anggaran dari pusat yang sifatnya mandatory.

“Artinya, dengan PAD itu ada keleluasaan penggunaannya.” jelas Yayuk.

Dengan demikian, desa harus menjalankan tata keuangan sesuai dengan regulasi.

“Apabila tidak sesuai regulasi pasti akan ada panismen.” pungkas orang nomor satu di jajaran Dinas PMD Blora tersebut.

Komentar
Bagikan:

Iklan