BLORABARU
Beranda Info Publik Banyaknya Aduan Akibat Tanah Longsor, DPU PR Terkendala Anggaran

Banyaknya Aduan Akibat Tanah Longsor, DPU PR Terkendala Anggaran

BLORA, BLORABARU.COM – Banyaknya tanah longsor di sejumlah titik di Wilayah Kabupaten Blora membuat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) setempat kebingungan.

Pasalnya, hal ini dipengaruhi banyaknya aduan masyarakat agar DPU PR segera menangani longsoran tersebut. Namun ironisnya masih terkendala terbatasnya anggaran.

“Sebenarnya kejadian tanah longsor yang kami terima hampir puluhan lebih. Karena kejadian tanah longsor itu disampaikan laporannya ke dua OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR).” kata Kepala DPU PR Kabupaten Blora, melalui Kepala Bidang (Kabid) Sumbar Daya Air (SDA), Surat kepada wartawan. Selasa, 20/9/2023.

Dibeberkan Surat bahwa peristiwa kejadian tanah longsor yang dimulai dari Bengawan Solo diantaranya Kecamatan Jati, Rhandublatung, Kedungtuban, Kradenan, Cepu, Sambong dan Jiken.

Untuk Pamali Juwana disepanjang bantaran Sungai Lusi dimulai dari Kecamatan Kunduran, Todanan dan Bogorejo.

“Dari sekian jumlah longsoran itu, kami baru bisa mengupayakan lima titik longsoran yang sifatnya permanen.” sebutnya.

Namun, kata Surat untuk yang sifatnya darurat senantiasa disinergikan dengan BBWS Pemali Juwana dan BBWS Bengawan Solo sudah ada di beberapa titik.

Seperti tanah longsor yang terjadi di Kecamatan Sambung Desa Giyanti, Kecamatan Jati di Desa Doplang dan Desa Singget, Desa Gabusan, Desa Pengkol Jagong dan Kecamatan Rhandublatung Desa Plosorejo yang sudah mendapatkan kegiatan ini.

Ia pun berujar kalau dari BBWS Pemali Juwana sudah menangani dua lokasi di Kelurahan Tambahrejo dan Kelurahan Mlangsen. Bahwa dalam pengerjaannya, itupun menunggu waktu tiga tahun.

Sementara itu, untuk lokasi lain yang belum ditangani seperti di Kecamatan Jepon di Desa Brumbung, Desa Gedangdowo dan Desa Puledagel yang beberapa kemarin viral.

Ia berdalih bahwa longsoran itu sebenarnya masih didata dan dalam proses pengusulan anggaran.

“Semoga usulan ke Pemerintah Pusat ini disetujui, dan Kami memohon masyarakat bersabar. Artinya kami dari DPU PR seoptimal mungkin mengupayakan penangana sementara ataupun darurat. Namun kami dibatasi ketersediaan alokasi anggaran.” terangnya.

Meski demikian, dirinya berharap agar pihak desa bisa menyediakan materialnya. Terkait bronjong, alat berat bisa disampaikan permohonannya ke DPU PR.

Artinya, yang namanya kebencanaan datangnya ujug ujug namun diharapkan butuh penanganan yang cepat.

Oleh karena itu, lanjut Surat mengajak untuk mitigasi dan melakukan penanganan darurat secara kolaboratif bersama ini menyikapi keterbatasan anggaran yang ada.

“Insha Allah selama kami mampu untuk menangani senantiasa akan kami upayakan.” demikian pungkasnya.

Komentar
Bagikan:

Iklan