BLORABARU
Beranda Info Kesehatan Intergrasi Layanan Primer, Desa Diharapkan Lebih Optimal dalam Pelayanan Kesehatan

Intergrasi Layanan Primer, Desa Diharapkan Lebih Optimal dalam Pelayanan Kesehatan

BLORA, BLORABARU.COM – Kedepan pelayanan kesehatan ditingkat desa atau lebih dikenal dengan  Posyandu akan memberikan pelayanan lebih optimal untuk memudahkan masyarakat

Terlebih setelah adanya era transformasi kesehatan, posyandu kini diharapkan mampu memberikan pelayanan seluruh siklus hidup. Hal ini perlu dukungan prioritas dimasing masing desa.

Dinas Kesehatan Kabupaten Blora melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, dr.Diah Pusparini menyebutkan posyandu di Kabupaten Blora sebanyak 1313.

“Dengan jumlah itu pelayanan posyandu masih tergolong terpisah atau sendiri Artinya ada posyandu balita, ibu hamil, remaja dan lansia.” ungkapnya saat ditemui diruang kerjanya. ditulis, Kamis, 27/7/2023.

Selanjutnya Diah menjelaskan bahwa kedepan nanti akan ada progam atau konsep baru transformasi layanan primer dengan integrasi layanan primer.

Layanan primer adalah nanti posyandu jadi satu siklus hidup dimulai dari bayi baru lahir sampai lansia nanti posyandu akan jadi satu.

“Minimal satu Rukun Warga (RW) jadi satu dengan tenaga kesehatan bidan desa serta lima kader ini merupakan konsep terbaru dari Kemenkes ini dinamakan integrasi layanan primer (ILP).” bebernya.

Kembali Diah mengatakan bahwa dalam pelayanan ini masyarakat akan diberikan edukasi, dan layanan ini meliputi pemeriksaan dengan membawa buku KIA diantaranya pemeriksaan tinggi badan, panjang badan, berat badan, lingkar kepala, pemberiaan PMT dan kurlila.

Banyaknya posyandu di Blora, Ia menilai posyandu terhitung bagus, sayangnya belom ada anggaran nantinya posyandu akan masuk lembaga kemasyarakatan desa.

“Untuk itu desa diharapkan mendukung pengoptimalan dan operasional karena layanan kesehatan paling utama itu ditingkat desa.” pintanya.

Menurutnya terkait anggaran posyandu harusnya di anggarkan desa karena desa sumber anggarannya terhitung banyak.

Akan tetapi berbeda di tingkat kelurahan terkendala anggaran karena yang  menentukan kecamatan.

“Pentingnya, bagaimana memaksimalkan posyandu, artinya banyak dari mereka yang merangkap jabatan sehingga mempengaruhi beban kerjanya dan perlunya kader untuk menguasai 25 kompetensi dan ini perlu pelatihan terus.” pungkasnya.

Komentar
Bagikan:

Iklan