Hindari Kebocoran, Gus Labib Minta PAD Harus Berdasarkan Potensi yang Sesuai Kajian

BLORA, BLORABARU.COM – Ketua Komisi D DPRD Blora Ahmad Labib Hilmy mengatakan, untuk menghindari kebocoran anggaran, dibutuhkan membangun sistem yang baik, terukur dan transparan.

Tetapi harus lebih dahulu dilakukan kajian-kajian yang mendalam.

“Itu sebagai upaya antisipasi kebocoran anggaran,” ujar Gus Labib, panggilannya, Rabu (30/11/2022).

Dikatakan Gus Labib, dibutuhkan system pengelolaan yang baik. Misalnya bisa dipilih kira-kira lebih efektif mana, apakah dengan pemerintah atau dengan pihak ketiga. Karena kalau di pemerintahan itu biasanya terjebak dengan hal-hal yang terlalu birokratif dan kadang prosesnya lama, juga kurang maksimal.

Sementara kalau dengan pihak ketiga, ketika angka muncul, maka akan obyektif berdasarkan kajian dan paparan sesuai dengan target yang disetujui pemerintah.

“Biasanya yang muncul seperti itu,” tandasnya.

Gus Labib menyebutkan, bahwa angka-angka yang sudah dikeluarkan Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora itu harus berdasarkan sesuai potensi yang ada di lapangan.

Menurutnya perlu ada kajian terlebih dahulu untuk bisa mengukur potensi yang ada di Blora. Terutama tentang cara menghitung berapa potensi pendapatan daerah.

“Tentu saja yang nanti bisa dimanfaatkan dan didapatkan dari aset tersebut. Seperti fasilitas umum, di pasar atau di lahan lainnya,” paparnya.

Kemudian terkait dengan pengelolaan asset milik daerah. Seperti aset gedung pertemuan GOR, juga GOR Muspika, itu jika dihitung riil pendapatannya berapa. Harus tetap ada kajian yang rinci.

“Tanpa ada kajian. Angka ini berdasarkan asumsi tak selesai. Artinya target yang dimunculkan masih diragukan untuk potensi riilnya itu,” imbuhnya.

Menurut Gus Labib, yang perlu digarisbawahi, jumlah pendapatan tidak boleh menggunakan asumsi. Pendapatan itu harus berdasarkan angka dan riil. Karena kalau angka berdasarkan asumsi, pertanggungjawabannya bagaimana? Maka terlebih dahulu harus ada kajian yang obyektif dan bisa diterima.

“Karena soal pendapatan sampai saat ini kita (DPRD) belum menerima, sesuai kajian pendapatan,” tandasnya.

Terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Blora, lanjut Gus Labib, hal itu juga berkaitan dengan data riil dari lapangan. Seperti potensi terbesar PAD dari sektor mana saja, yang tertinggi dan paling rendah. Tentu saja harus ada kepastian karena hal ini berkaitan dengan pendapatan.

“Saya masih menunggu kajian, tentu yang berkaitan dengan angka. Nanti kalau kajiannya sudah lengkap, perlu kita diskusikan. Seperti bagaimana kondisi riilnya, prosentase pendapatannya berapa, dan masih banyak catatan lain,” paparnya.(*)