Fraksi Gerindra dan PKS Perjuangan Nasib GTT dan PTT

BLORA, BLORABARU.COM – DPRD Kabupaten Blora telah menggelar rapat paripurna dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Penetapan Propemperda tahun 2023, Persetujuan bersama terhadap 6 Raperda, serta Pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2023.

Darwanto selaku juru bicara fraksi PKS-Gerindra DPRD Blora menyampaikan, penyerapan anggaran tahun ini dinilai lamban. Tercatat, sampai tanggal 15 November 2022 baru 59 persen yang terealisasi.

Menurutnya, lambatnya progres serapan anggaran Tahun 2022 disebabkan salah satunya intensitas mutasi jabatan yang terlalu sering serta kapasitas pejabat tidak sesuai bidangnya.

“Intensitas mutasi pejabat terlalu sering, sehingga mereka tidak bisa fokus menyiapkan kegiatan yang menjadi program OPD terkait. Bahkan pejabat yang baru, akan memulai dari awal kembali. Tidak sesuai kapasitas pejabat dengan bidangnya. Selain itu juga, diperkirakan kegiatan pembangunan sarana prasarana di OPD mengalami keterlambatan pengerjaan bahkan tidak akan selesai sesuai waktu kontrak kerja,” ujarnya, Selasa (29/11).

Selain seringnya rotasi jabatan, lanjutnya, lambannya serapan anggaran juga dipengaruhi oleh proses perencanaan pada OPD terkait.

“Banyaknya pekerjaan yang terlambat proses pengerjaanya diduga disebabkan karena proses pengadaan barang dan jasa tidak kredibel, akuntabel dan fair. Tidak dan atau kurang bonafitnya kontraktor. Keterlambatan pengerjaan proyek, bahkan ada yang kontrak selesai pengerjaannya baru sekitar 15 persen,” jelas Darwanto.

Pihaknya juga mendorong Pemerintah Daerah untuk lebih awal mempersiapkan langkah – Iangkah dalam menangani nasib GTT dan PTT di Kabupaten Blora.

“Dalam menangani nasib GTT dan PTT yang telah memenuhi syarat mendaftar CPNS/P3K, namun karena sesuatu hal tahun 2022 ini tidak bisa mendaftar,” tandasnya. (*)