Tidak ada pin yang di tentukan
Home Pertanian Ruwetnya Masalah Pup..

Ruwetnya Masalah Pupuk Bersubsidi di Blora

Ruwetnya Masalah Pupuk Bersubsidi di Blora

BLORA, BLORABARU.COM – Masalah pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora saat ini tak kunjung usai, hari ini Selasa, 8/11 Gabungan Kelompok Tani Hutan (GKTHB) Kabupaten Blora mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Mereka datang untuk berkeluh kesah dan berharap soal permasalahan pupuk bersubsidi untuk segera diatasi.

“Secara faktual banyak sekali permasalahan dilapangan yang terjadi di Kabupaten Blora.” ungkap Exi Wijaya yang juga salah satu kordinator aksi.

Selanjutnya, kita semua tau bahwa pupuk bersubsidi ini dijual diatas Harga Eceran tertinggi (HET).

“Kadang- kadang harganya tidak manusiawi 250rb, 280rb bahkan sampai ada yang 500rb,” sebut Exy.

Exi kembali menyampaikan bahwa kedatangannya ke DPRD Blora untuk menggunakan hak konstitusional sebagai warga untuk menyuarakan aspirasi.

“Kegelisahan kami dan harapan, cita – cita kami supaya para pemangku kebijakan ini, mbok melihat fakta yang terjadi dilapangan supaya para pemangku kebijakan ini kembali melihat fakta yang terjadi.” keluhnya.

Masih menurut Exy, seperti tadi itu tidak paham bahwa pupuk bersubsidi itu dijual diatas harga HET.

“Itu aneh bagi kami dan aneh sekali jika para pemangku kebijakan tak tau,” ujarnya.

Anehnya lagi, menurut Exy hingga sampai sekarang tidak pernah menemukan bahwa salah satu pengecer pupuk bersubsidi menjual diatas HET diberikan sanksi.

“Paling nggak di kasih sanksilah, tindakan pencabutan surat ijin, tapi nyatanya itu nggak ada. Harusnya itu sebagai efek jera, biar pengecer tidak pernah menjual pupuk bersubsidi diatas HET,” harapnya

Menanggapi itu, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Blora, Kiswoyo, mengatakan aspirasi yang di sampaikan petani dan masyarakat akan ditindak lanjuti.

Ia menyebutkan untuk jumlah pengecer 357 dan 10 distributor.

Lebih lanjut menurut Kiswoyo, ada beberapa permasalahan permasalahan yang harus dibenahi.

“Jangan ada keterlambatan distribusi karena masyarakat juga butuh pupuk harus bisa sampai di KPL, dan itu bisa sampai sasaran tepat waktu. yang kedua dari steakholder yang ada bisa berbenah.” katanya.

“Harapan kedepan, kita bisa mengurai masalah- masalah yang ada ditingkat distribusi.” pungkas orang nomor satu dijajaran Dindagkop UKM tersebut.

SHARE

Komentar ditutup.


URL berhasil di salin
Data off atau jaringan lambat
Memuat content..