BLORA, BLORABARU.COM – Gerakan Jalan Lurus (GJL) yang di gawangi Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta SH melantik kengurusan GJL Blora, di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Ketua Umum GJL, Riyanta menyampaikan hari ini kepengurusan GJL Blora resmi dilantik.
Usai melantik, Riyanta mengajak dan berharap pengurus dan kader gerakan jalan lurus bisa bermanfaat dan memaksimalkan perannya di masyarakat.
Dihadapan Bupati,Pengurus dan kader GJL Riyanta mengingatkan kembali tentang perjuangan dan pencapaian GJL.
“Dengan dilantiknya menjadi anggota DPR RI, maka saya sudah menjadi aset nasional, untuk itu diri dan pemikiran akan saya curahkan untuk kepentingan bangsa.” tandasnya. Sabtu, 5/11.
Selanjutnya kata dia, GJL sudah banyak membantu masyarakat Blora diantaranya urusan kecelakaan lalu lintas, pengurusan sertifikat di BPN dan dokumen terkait pasport dan masih banyak lagi.
“Yang namanya karakter itu dibangun sejak lahir, dan GJL hadir tidak untuk berbuat jahat.” Hal itu ia sampaikan didepan Forkompinda, Tamu undangan dan pengurus GJL.
Bahkan politisi PDIP tersebut juga menyoroti tentang perubahan Perda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ( BPHTP).
Menurutnya, sekarang ada Undang Undang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang harus disesuaikan.
Saat ini saya belum mengkaji sejauh mana, akan tetapi kalau ada persoalan persoalan sistemik maka saya akan bantu di urai.
“Jadi prinsipnya jika terjadi persoalan masyarakat akan kita bantu.” tegas politisi PDIP tersebut.
Kembali Riyanta menyebutkan saat ini kepengurusan 16 Kecamatan di Blora sudah terbentuk.
Dengan pelantikan ini, “Saya ingin teman teman anggota GJL bisa menjadi obor penerang dan bisa memberikan solusi.” pintanya.
Sementara itu ,Ketua GJL Blora, Sukarno mengatakan GJL bertujuan membantu masyarakat
“Hal ini sesuai yang disampaikan Ketua Umum GLJ, Riyanta SH agar dapat membantu dan bermanfaat untuk masyarakat.” ungkapnya.
Usai dilantik, progam terdekat GJL Blora Dalam waktu terdekat ini, sesuai arahan Ketua Umum, kita akan mendampingi dan mengawal BPHTP yang sebelumnya 5% menjadi 2%.
Lebih lanjut kata Sukarno, yang juga Kepala Desa Sambiroto perlunya untuk bersinergi.
“GJL tidak perlu mencari kesalahan seorang pemimpin, tapi kita perlu bersinergi untuk mempercepat pembangunan.” pungkasnya.
