Tidak ada pin yang di tentukan
Home Info Publik Forum Group Discusio..

Forum Group Discusion (FGD) Kabupaten Rembang Lakukan Sosialisasi KHDPK

Forum Group Discusion (FGD) Kabupaten Rembang Lakukan Sosialisasi KHDPK

REMBANG, BLORABARU.COM –  FGD Kabupaten Rembang lakukan kegiatan sosialisasi tentang Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) kepada kepala desa di wilayah kabupaten Rembang bertempat di Ruang rapat Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat (Dipermades). Kamis 7/09/22.

Kegiatan ini diikuti oleh 40 kepala desa 5 camat yang mempunyai wilayah hutan di wilayah KPH Mantingan.Turut hadir dalam kegiatan ini Nur Wanto Kabid Pemerintahan,Kasi LHK Taufik Darwanto, Ir Marsaid Administrator KPH Mantingan dan jajaran camat diwilayah Kawasan Hutan serta kepala desa di wilayah hutan pangkuan yang ada di kabupaten Rembang.

Administrator KPH Mantingan Ir Marsaid menyampaiakan bahwa dengan adanya KHDPK perlu untuk disosialisasikan kepada eleman Mansarakat unsur pimpinan forkopinda,forkopincam dan juga tokoh masyarakat serta kepala desa di sekitar wilayah hutan.

Agar nantinya tidak ada hal-hal yang diinginkan dan salah tafsir dalam menerapkan KHDPK di kabupaten Rembang. “ Dia juga berharap nantinya pemahaman masyarakat tentang KHDPK itu jelas dan tahu sebenarnya KHDPK itu merupakan program pemerintah Perhutani akan mendukung sesuai dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sambil menunggu proses Perhutani masih tetap melaksanakan kegiatan kehutanan sesuai dengan RTT yang telah disusun.

Nara Sumber sosialisasui KHDPK yang juga Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) 1 Bambang Doso S.Hut MP menyampaikan bahwa pada dasarnya dalam KHDPK itu Tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan, Tidak mengubah bentang lahan pada Hutan Lindung, Penutupan hutannya bukan merupakan hutan primer.

“Lanjut dia, bahwa kepentingganya untuk KHDPK dalam Perhutanan Sosial antara lain , Penataan Kawasan Hutan dalam rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Rehabilitasi Hutan, Perlindungan Hutan dan Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Dan kriteria secara teknis dalam KHDPK itu meliputi Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang telah memperoleh izin pemanfaatan Pengelolaan PS, Areal pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan, Telah dicadangkan untuk PS (PIAPS), Telah dilakukan pengelolaan hutan atas inisiatif masyarakat, Telah mendapat persetujuan penggunaan Kawasan hutan, Telah dilakukan Kerjasama pangan dengan badan usaha, Areal HL dan HP yang tidak produktif, Areal rawan konflik dan ini yang harus diperhatikan oleh semua yang ingin masuk menggarap lahan kawasan hutan.

Untuk itu ia berharap masyarakat memahami dulu dan sudah disosialisasikan oleh direktorat jendral tentang KHDPK. Dan semua kegiatan yang ada di kawasan hutan dalam KHDPK itu tidak memungut biaya sepersenpun. Dan apabila ada yang mensosialisasikan bahkan menjanjikan dengan pengelolaan kawasan dalam KHDPK itu berbayar maka bisa dipinanakan dan dianggap pungutan liar. Dengan dalih apapun semua gratis dan tidak berbayar.

Taufik Karwanto Kasi LH menyampaikan bahwa prinsipnya pengelolaan kawasan hutan melalui KHDPK menunggu regulasi dari pemerintah walaupun Menteri LHK sudah mengeluarkan SK Nomor 287 tahun 2022 namun tetap harus menunggu regulasi dan persyaratan yabng sudah ditetapkan.”ujar dia.

Perlu diketahui bahwa Peraturan Perhutanan sosial No. 9 tahun 2021 belum bisa digunakan untuk pengajuan PS dikawasan hutan di P Jawa, sebagaimana pasal 197 ayat 1 bahwa pengaturan PS pada areal KHDPK di P Jawa akan diatur dengan Permen tersendiri. Bahwa Perhutanan sosial bukan Tenurial Obyek Reformasi Agraria (TORA) bukan bagi-bagi lahan, bukan sertifikasi hutan negara dan tidak bisa diperjual belikan.

Persetujuan Perhutanan sosial bukan merupakan hak milik atas kawasan hutan (Ps 230 PP 23/2021). Namun apabila ada kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ataupun masyarakat dalam pengukuran, pendataan, itu belum masuk ranah pidana, tetapi perlu untuk diberikan sosialisasi tentang PS.

Dan apabila di lapangan terjadi pemasangan patok batas oleh masyarakat maupun Lembaga ataupun LSM akan diberikan himabauanlarangan. Tetapi bila tidak diindahkan dapat dibuatkan laporan pengaduan ke Kepolisian. Bila memenuhi unsur pidana makan langsung diambil tindakan untuk dilaporkan kepada Kepolisian.

Kepala bidang pemerintahan desa selaku moderator Nur Wanto berpesan untuk semua pemangku wilayah baik camat maupun kepala desa untuk dapat mengkondisikan masyarakatnya agar tetap aman tentram dan terkendali dan tidak ada keonaran ataupun bentrok antar warga,”tegas dia. (sigit)

SHARE

Komentar ditutup.


URL berhasil di salin
Data off atau jaringan lambat
Memuat content..