Blora, blorabaru.com – Asosiasi Pedagang Pupuk dan Pestisida Bersama Komisi B DPRD Kabupaten Blora. Menggelar Diskusi Publik Tentang Percepatan Pembuatan Kartu Tani Guna Memperlancar Pendistribusian Pupuk di Rumah H.Sunarto Desa Buluroto Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. Senin, 3 Mei 2021.
Acara didalamnya dihadiri Komisi B DPRD Blora sekaligus sebagai Narasumber diantaranya Mustofa dari PKB, Lina Hartini dari PDIP, Doni Kurniawan dari PPP, Jayadi dari Partai Gerindra, Made dari Nasdem, dan juga dihadiri Gus Muklisin dari Ketua Fraksi PKB, Kepala UPTD Dinas Pertanian Banjarejo Widiyanto, Kepala Desa Buluroto Margono, Ketua Paguyuban KPL Banjarejo H.Sugino S.H dan (KPL) Kios Pupuk Lengkap se Kecamatan Banjarejo.
Diskusi publik ini juga menerapkan protokol kesehatan covid 19.
Sambutan pertama Ketua (Aspendap) Asosiasi Pedagang Pupuk dan Pestisida Kecamatan Banjarejo H.Sugiono S.H “Saya berharap untuk Aspendap Kecamatan Banjarejo harus ada kantor seketariat dan memohon bantuan kepada anggota dewan, kedepan Aspendap Kecamatan Banjerejo juga akan mendirikan koperasi hal ini perlu dilakukan untuk membantu dan memudahkan administrasi dan kesejahteraan bagi anggota” Harapnya.
“Komisi B membidangi tentang pertanian terutama tentang pupuk di Kabupaten Blora pupuk subsidi kebutuhannya meningkat, subsidi terbatas, sedangkan kebutuhan pasar sangat luas. Sedangkan di Blora lahan hutan sangat luas ini juga mempengaruhi” Ucap Doni Politisi PPP.
menurutnya, masalah ini selalu berulang setiap tahun, terutama di puncak masa tanam. Selain itu kekurangan pupuk ini disebabkan oleh distribusi pupuk bersubsidi yang tidak baik.Selain itu masalah pupuk disebabkan oleh meningkatnya permintaan akibat peningkatan produksi dan juga kebiasaan petani untuk mempergunakan pupuk secara berlebihan.
Hal senada juga di sampaikan Mustofa
“Penggunaan lahan terbuka yang menjadi persoalan kalau di wilayah kabupaten Blora itu lebih luas daripada wilayah lainnya. Tetapi ini juga mempunyai hikmah, hikmatnya petani bisa menanam di lahan pertanian” ungkapnya.
Mustofa juga mengingatkan selama ini infrastruktur jalan menjadi kendala utama, keluhan masyarakat langsung. Ini juga menjadi prioritas pemerintahan saat ini.
Kesimpulannya adalah bagaimana infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Blora ini bisa tertangani di Tahun 2022 secara keseluruhan. Alhamdulillah kemarin itu sudah ada tim dan sudah melakukan kajian, penyelarasan anggaran. Semua OPD dan jajarannya dilarang membangunan kecuali untuk jalan.
Lebih lanjut politisi senior PDIP selama 3 periode, Lina Hartini Dapil 5 mengatakan “Kemungkinan pupuk bersubsidi akan dicabut karena kondisi keuangan negara, kalau dicabut akan ada penggantinya di kartu tani. Target pertama kartu Tani harus selesai, mengingat untuk memudahkan petani itu sendiri” Tandasnya.
Sementara itu kehadiran Gus mukclisin Ketua Fraksi PKB menyumbang 100 juta dan Lina dari PDIP juga menyumbang 100 juta, sebagaimana diketahui bersama kedua politisi ini wakil dari dapil 5 wilayah Kecamatan Banjarejo, Tunjungan dan Ngawen. Para KPL menyambut gembira dengan bantuan yang diberikan ke dua anggota dewan ini. Bantuan ini untuk pembangunan gedung Sekretariat Aspendap Kecamatan Banjarejo.
Solikin
